Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengusut tuntas tragedi kemanusiaan tersebut. Dalam pernyataan persnya, Selasa (8/4), Rahman menegaskan perlunya tindakan nyata dari pemerintah untuk melindungi WNI dari jeratan sindikat perdagangan manusia berkedok pekerjaan di luar negeri.
“Skandal ini sudah terlalu merugikan bangsa. Pemerintah tak boleh tinggal diam melihat rakyatnya disiksa dan dijadikan korban industri haram,” ujar Rahman.
Sebagai informasi, Pemerintah RI baru-baru ini memulangkan sekitar 400 WNI dari Kamboja, sebagian besar mengaku ditipu dengan iming-iming pekerjaan layak di luar negeri. Dari keterangan korban, mereka direkrut oleh tim yang mengaku berafiliasi dengan Benny Rhamdani dan diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp25–35 juta. Mereka dijanjikan bekerja di pabrik dan perkebunan, namun kenyataannya justru dijebak masuk ke industri judi online.
Nama Politisi Senior Gerindra Disorot
Lebih mengejutkan lagi, laporan investigasi terbaru dari Tempo yang sempat viral sebelum diturunkan, menyingkap dugaan keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis kasino di Kamboja. Disebutkan, Dasco memiliki relasi bisnis dengan Golden Oasis Entertainment Ltd, perusahaan operator kasino yang beroperasi di Sihanoukville dan Poipet — dua kota yang dikenal sebagai pusat perjudian online di Kamboja.
Kasus ini juga membuka tabir lebih besar terkait “Bisnis 303” — istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan jaringan ilegal perjudian yang melibatkan oknum elit, mulai dari kalangan legislatif, birokrasi kementerian, hingga aparat penegak hukum.
Tuntutan Publik Menguat
Gelombang kritik terhadap maraknya judi online juga datang dari berbagai kalangan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk bersikap tegas. “Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulisnya di media sosial, yang langsung mendapat dukungan luas dari publik.
Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), turut menyesalkan keterlibatan pejabat negara dalam jaringan kriminal ini. Ia menuntut agar mereka yang terindikasi terlibat segera mengundurkan diri dan diproses hukum.
“Jika benar Wakil Ketua DPR RI terlibat, maka sebaiknya segera mundur. Demikian juga pejabat lainnya, termasuk Benny Rhamdani. Jangan jadikan jabatan sebagai tameng kejahatan,” tegasnya.
Wilson juga menantang Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra untuk mengambil langkah konkret. “Pecat kader yang mencoreng nama partai dan bangsa. Jangan hanya bicara, buktikan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.(Tim/Red).
Diterbitkan oleh KalbarPos .com (Ya' Syahdan).
.jpg)
